Afif Raihan Harun Desak Dinas PUPR Teliti Dampak Pematangan Lahan untuk Keselamatan Warga

Posted by : benuaeta November 5, 2024

benuaetamnews.com – Afif Raihan Harun, anggota DPR, menegaskan pentingnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk lebih teliti dalam mempertimbangkan dampak dari aktivitas pematangan lahan yang dapat mempengaruhi lingkungan dan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi proyek. Ia menekankan bahwa proyek pematangan lahan seharusnya dilakukan dengan kajian lingkungan yang komprehensif dan melibatkan diskusi dengan berbagai pihak, termasuk pimpinan dinas dan warga setempat, guna menghindari potensi bencana.

“Sebagai wakil rakyat, saya sangat prihatin dengan kondisi ini. Dinas PUPR Samarinda sebaiknya segera melakukan kajian ulang terhadap izin proyek ini. Kita perlu memastikan bahwa proyek ini tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga tidak merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. Saya mendengar bahwa kontraktor yang mengerjakan proyek ini juga bermasalah, sehingga perlu mendapatkan teguran keras dari dinas terkait,” tegas Afif.

Afif menambahkan bahwa ke depan, harus ada mekanisme yang lebih ketat dalam pengawasan dan penilaian terhadap proyek pematangan lahan, terutama di kawasan yang rawan bencana alam, seperti longsor. Ia berharap Dinas PUPR dapat lebih aktif dalam memastikan bahwa proyek-proyek yang berdampak signifikan terhadap lingkungan dan keselamatan warga tidak dibiarkan tanpa pengawasan yang memadai.

Sementara itu, warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek pematangan lahan menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Mereka meminta agar pemerintah dan pihak berwenang segera turun tangan untuk melakukan evaluasi dan mitigasi potensi bahaya yang dapat mengancam kehidupan mereka. Kekhawatiran warga ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota agar keselamatan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Sebagai langkah konkret, Afif berharap agar Dinas PUPR dan pihak terkait dapat segera mengadakan pertemuan dengan warga untuk mendengarkan langsung keluhan dan kekhawatiran mereka.(adv)

RELATED POSTS
FOLLOW US