benuaetamnews.com – Samarinda – Tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta buruknya pelayanan publik di kantor-kantor pemerintah menjadi sorotan utama masyarakat Samarinda yang disampaikan kepada anggota DPRD Kalimantan Timur, Agus Suwandy, selama masa reses. Selain itu, perbaikan infrastruktur seperti jalan lingkungan dan penerangan jalan juga menjadi keluhan yang sering diungkapkan warga.
“Selama reses, banyak warga mengeluhkan PBB yang dianggap terlalu membebani, terutama bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas. Selain itu, pelayanan di kantor-kantor pemerintah juga dinilai kurang memadai dan membutuhkan perbaikan,” ujar Agus saat ditemui di DPD Golkar, Rabu (27/11/2024).
Agus mengungkapkan bahwa keluhan terkait pajak dan retribusi yang memberatkan juga datang dari pelaku usaha kecil, seperti warung makan dan pedagang sekolah. “Mereka merasa pajak ini terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini menjadi tantangan besar bagi usaha kecil yang baru mencoba berkembang,” tambahnya.
Terkait PBB, Agus mencatat bahwa banyak warga merasa kesulitan membayar karena nominal pajak yang dinilai terlalu tinggi. Ia berkomitmen untuk menyuarakan keluhan ini kepada Pemerintah Kota Samarinda agar dapat ditemukan solusi yang lebih adil.
“Meskipun ini bukan kewenangan DPRD Provinsi, kami akan berusaha memfasilitasi komunikasi antara pemerintah kota dan masyarakat agar ada langkah konkret yang diambil,” tegasnya.
Agus juga mendorong koordinasi yang lebih erat antara DPRD, pemerintah kota, dan masyarakat untuk memastikan bahwa masalah seperti ini dapat diselesaikan secara efektif. “Pelayanan publik yang lebih baik dan kebijakan pajak yang adil adalah hak masyarakat yang harus diperhatikan oleh semua pihak,” pungkasnya.(adv)
