benuaetamnews.com – Pada peringatan Hari Guru Nasional 2024, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan keprihatinannya terkait kebijakan pemerintah yang berencana menghapus status guru honorer pada 2025. Ia mengingatkan bahwa banyak guru di Kalimantan Timur yang masih berstatus honorer, sementara jumlah guru PNS di daerah tersebut sangat terbatas.
“Kebijakan ini harus dikaji lebih dalam. Jika tidak ada langkah konkret, dampaknya akan sangat besar bagi pendidikan di Kaltim,” ujar Andi Satya. Ia menekankan pentingnya memberikan peluang bagi guru honorer untuk beralih menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu.
Andi Satya juga optimis bahwa pemerintah pusat sedang merumuskan regulasi terkait hal ini. Ia menekankan perlunya mekanisme transisi yang adil agar guru honorer tidak kehilangan pekerjaan, melainkan mendapatkan status yang lebih baik.
Selain itu, Andi Satya mengingatkan bahwa peningkatan tunjangan guru juga sangat penting. Mengingat inflasi yang semakin tinggi, ia percaya kesejahteraan guru adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Pemerintah harus memastikan kesejahteraan guru menjadi prioritas, karena mereka adalah garda terdepan pendidikan,” tegasnya.(adv)
