benuaetamnews.com – Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi tantangan serius di bidang kesehatan, ditandai dengan jumlah dokter yang jauh di bawah kebutuhan ideal serta distribusinya yang tidak merata. Dampaknya, kualitas layanan kesehatan menjadi bervariasi antara daerah perkotaan dan kabupaten.
Dengan populasi sekitar 4 juta jiwa, Kaltim hanya memiliki sekitar 2.000 dokter. Padahal, secara ideal, Kaltim seharusnya membutuhkan sekitar 4.000 dokter, atau satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk.
“Jumlah dokter di Kaltim saat ini masih jauh dari ideal,” ungkap anggota DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, yang juga seorang dokter spesialis, saat ditemui di DPRD Kaltim pada Kamis (31/10/2024).
Kondisi semakin memprihatinkan ketika Andi Satya menjelaskan bahwa sebagian besar dari 2.000 dokter yang ada terkonsentrasi di tiga kota besar—Samarinda, Balikpapan, dan Bontang—sementara daerah pedalaman dan perbatasan kekurangan tenaga medis.
“Hal ini menyulitkan masyarakat di wilayah terpencil untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai,” tambahnya.
Faktor-faktor yang menyebabkan konsentrasi dokter di kota-kota besar antara lain adalah fasilitas yang lebih baik, insentif menarik seperti gaji yang lebih tinggi, rumah dinas, dan peluang pengembangan karier yang lebih luas.
Untuk menarik dokter agar bersedia bertugas di daerah pedalaman dan perbatasan, Andi Satya menyarankan pemerintah memberikan insentif yang lebih menarik, termasuk tunjangan khusus, fasilitas yang memadai, serta kesempatan untuk melanjutkan studi.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah mendanai sepenuhnya putra-putri daerah yang ingin melanjutkan pendidikan di fakultas kedokteran, termasuk untuk pendidikan spesialis.
“Dengan adanya program kuliah gratis di fakultas kedokteran, diharapkan semakin banyak putra-putri daerah yang berminat menjadi dokter dan kembali mengabdi di kampung halaman mereka,” ujarnya.
Andi Satya menambahkan bahwa pendidikan gratis ini tidak hanya bertujuan untuk mencetak dokter-dokter berkualitas, tetapi juga untuk memastikan mereka kembali ke daerah asal untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
Ketimpangan jumlah dokter di Kaltim adalah masalah yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta untuk segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan permasalahan ini.
“Mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas adalah hak dasar setiap warga negara. Kita harus memastikan semua masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, mendapatkan pelayanan yang layak,” pungkasnya.(adv)
