benuaetamnews.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Mimi Meriami BR Pane, menyoroti pentingnya komitmen kontribusi dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk pengembangan pendidikan pondok pesantren di wilayah tersebut.
Mimi, yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren DPRD Kaltim, mengungkapkan keinginannya agar Pemprov Kaltim aktif terlibat dalam pengembangan pendidikan pesantren.
“Intinya, kita ingin Pemprov bisa memfasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan pesantren,” ujar politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Saat ini, pondok pesantren berada di bawah Kementerian Agama, membuat anggaran bergantung pada Pemerintah Pusat. Mimi berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dapat memberikan dukungan keuangan kepada pondok pesantren di wilayah tersebut.
“Jadi kita harapkan ada peran pemerintah, dalam hal ini Pemprov Kaltim, agar pondok pesantren di Kaltim bisa mendapatkan sentuhan anggaran,” ungkapnya.
Mimi juga mengajukan permohonan agar para santri di Kaltim dapat memperoleh Beasiswa Kaltim. Ia berharap juga adanya kontribusi dari perusahaan swasta melalui alokasi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung keberadaan pondok pesantren. Selain itu, Mimi menekankan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam memberikan perhatian dan alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda).
“Kita harapkan adanya raperda nantinya akan disahkan menjadi perda, bisa menjadi fasilitas agar pesantren, khususnya pengelolaan maupun pendidik dan siswanya, bisa mendapatkan perhatian dari anggaran pemerintah daerah,” tuturnya.
Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kaltim ini juga menyampaikan aspirasi dari pengelola pesantren yang menghadapi kendala terkait ketidakjelasan penghasilan.
“Banyak sekali aspirasi yang kita dapatkan dari pengelola pesantren, baik ustadz atau ustadzah. Mereka memang kasihan karena dari sisi penghasilannya masih belum ada ketetapannya yang jelas,” pungkasnya.(adv)
