benuaetamnews.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Salehuddin, menekankan pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kunci utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di provinsi tersebut. Salehuddin juga mengkritik indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS, menyatakan bahwa indikator tersebut dinilai tidak adil bagi masyarakat Kaltim.
Menurut Salehuddin, kemiskinan berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalitas, dan kerusakan lingkungan. Ia menekankan bahwa untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat.
“Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manusia merupakan kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan,” ujar Salehuddin. Ia menambahkan bahwa pengembangan SDM dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Salehuddin juga menyoroti peran pemerintah provinsi dalam memberikan fasilitas atau ruang yang maksimal bagi pembinaan SDM, termasuk melalui kerja sama dengan dunia usaha di Kaltim. Ia mengakui bahwa Kaltim masih dalam proses untuk meningkatkan daya saing SDM, terutama menghadapi tantangan Ibu Kota Negara (IKN).
Anggota Komisi IV ini juga menekankan pentingnya kesepakatan indikator kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia berpendapat bahwa indikator yang digunakan oleh BPS saat ini tidak adil bagi masyarakat Kaltim yang memiliki keunikan tersendiri.
Selain itu, Salehuddin mengharapkan keterlibatan semua stakeholder, termasuk perusahaan di Kaltim, dalam kontribusi pengentasan kemiskinan. Ia mencontohkan program bedah rumah yang melibatkan perusahaan sebagai salah satu bentuk kontribusi yang dapat diberikan oleh sektor bisnis dalam mengentaskan kemiskinan.(adv)
