benuaetamnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya menjaga komitmen dalam menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kaltim, Abdulloh, yang mengingatkan perlunya pemantauan terhadap setiap elemen pemerintahan, terutama dalam situasi politik yang semakin dinamis menjelang tahun politik 2024.
Abdulloh menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bergantung pada peran legislatif atau eksekutif saja, tetapi juga melibatkan semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, integritas dan kedisiplinan semua elemen ini sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat berjalan dengan baik, bebas dari praktik-praktik yang merusak, seperti politisasi dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Sebagai lembaga legislatif, kami berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya pemerintahan di Kaltim. Kami tidak akan tinggal diam jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang bisa merusak citra pemerintahan, terutama di tahun politik ini. Semua pihak, termasuk TNI, Polri, dan ASN, harus menjadi teladan dalam menjaga integritas dan memastikan penyelenggaraan demokrasi berjalan dengan sehat,” ujar Abdulloh.
Lebih lanjut, Abdulloh mengingatkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang sangat krusial bagi Indonesia, dengan berlangsungnya pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah serentak. Dalam konteks ini, segala bentuk penyalahgunaan jabatan, kampanye hitam, dan upaya yang dapat merusak proses demokrasi harus dihindari.
“Integritas adalah harga mati. TNI, Polri, ASN, dan semua pihak yang terlibat dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemilu harus bertindak secara profesional dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu. Mereka harus menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas segalanya,” tegasnya.
Abdulloh juga mengajak seluruh masyarakat Kaltim untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia berharap, dengan adanya pemantauan yang ketat dan sinergi antar lembaga, Kaltim dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga iklim politik yang sehat dan bebas dari kecurangan.
Lebih jauh, Abdulloh menambahkan bahwa DPRD Kaltim akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah provinsi, partai politik, dan lembaga pengawas pemilu, untuk memastikan pelaksanaan tahapan pemilu di Kaltim berjalan dengan transparan, adil, dan tanpa merugikan pihak manapun.(adv)
