benuaetamnews.com,
Seiring dengan berlakunya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 pada 11 September 2023, DPRD Kalimantan Timur mengusulkan peningkatan anggaran. Perubahan ini terkait skema pembiayaan kegiatan dari yang semula ‘at cost’ menjadi ‘lumpsum’.
Sebelumnya, pola pembayaran perjalanan dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan berdasarkan biaya riil (at cost). Namun, setelah adanya Perpres tersebut, pembayaran dilakukan secara lumpsum. Artinya, anggota DPRD menerima pembiayaan secara sekaligus dimuka, tanpa perlu membayar sesuai dengan pengeluaran riil selama perjalanan dinas.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyatakan bahwa perubahan ini memiliki dampak signifikan, terutama terkait kebutuhan pembiayaan untuk agenda baru seperti dialog masyarakat atau dialog rakyat. Untuk mengakomodasi agenda tersebut serta untuk memastikan pengawasan anggaran dan hasil pembangunan yang efektif, kenaikan anggaran diajukan dari Rp300 miliar menjadi Rp400 miliar.
Meskipun demikian, peningkatan anggaran ini belum mendapat persetujuan dari Penjabat (PJ) Gubernur Kaltim. Mas’ud menekankan pentingnya persetujuan ini, yang saat ini masih dalam pertimbangan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, agar dapat mendukung perubahan nomenklatur dan pelaksanaan kegiatan dewan.
“Kami berharap agar penambahan anggaran ini dapat disetujui. Tanpa persetujuan, akan ada kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan dewan,” ujar Mas’ud.
Dia menambahkan bahwa perubahan dari ‘at cost’ ke ‘lump sum’ sejak diberlakukannya Perpres tersebut, serta adanya agenda baru dialog rakyat, merupakan langkah penting untuk memastikan transparansi dan pengawasan anggaran yang efektif.
Mas’ud menegaskan bahwa penolakan terhadap penambahan anggaran dapat menghambat proses kegiatan dewan dan berdampak pada kualitas pengawasan anggaran yang disampaikan kepada masyarakat. adv
