Tim kerja tersebut akan berkoordinasi dengan lembaga eksekutif, terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), guna menyelaraskan kegiatan pokir dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) pada tahun 2025. Hasanuddin menekankan pentingnya kelancaran proses tersebut dan menghindari kendala-kendala seperti keterlambatan, ketidaksesuaian, atau ketidak-terdaftaran dalam SIPD.
Anggota tim kerja berasal dari enam daerah pemilihan (dapil) di Kaltim, dan masa kerjanya akan selama tiga bulan, dengan opsi perpanjangan hingga dua kali jika diperlukan. Hasanuddin berharap agar tim kerja dapat bekerja efektif dan berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak terkait.
DPRD Kaltim bertujuan agar pokir dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kaltim. Sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dan rencana pembangunan pemerintah daerah menjadi fokus utama guna menghindari kesenjangan. DPRD Kaltim juga akan terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program-program pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hasanuddin mengharapkan agar pembangunan di Kaltim dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menyelesaikan sejumlah proyek strategis, seperti jembatan Mahakam Ulu, bandara APT Pranoto, dan rumah sakit rujukan. DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat guna mendapatkan masukan yang konstruktif dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas. adv
