
Benuaetamnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini tengah fokus pada upaya pencegahan terhadap tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2023. Langkah-langkah ini mencakup evaluasi terhadap daya serap sisa waktu yang ada dalam sistem anggaran daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, khususnya menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa sebagai potensi besar dalam mengurangi risiko terjadinya Silpa. Oleh karena itu, Biro Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kaltim berperan penting dalam menjalankan evaluasi ini.
Seno Aji menggarisbawahi perlunya perbaikan dalam proses lelang, terutama pada proyek-proyek besar, yang harus dilakukan dengan lebih efisien. Meskipun APBD Kaltim tahun 2023 masih memiliki potensi untuk menghasilkan Silpa yang tinggi, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltim masih memiliki daya serap yang rendah.
Dalam upaya menghindari Silpa di masa mendatang, Seno Aji mendorong perencanaan proyek yang lebih terstruktur dan merencanakan proyek-proyek tahun 2024 sebelum pelaksanaannya. Ini diharapkan dapat mengurangi angka Silpa dan memastikan pengeluaran anggaran lebih optimal pada tahun berikutnya.
Pemerintah Kaltim telah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar untuk mengatasi masalah Silpa, dan harapannya adalah situasi keuangan daerah akan menjadi lebih baik pada tahun mendatang.(adv)
