benuaetamnews.com – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Nidya Listiyono, menyatakan bahwa upaya pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kaltim terhambat oleh keterbatasan kewenangan dan anggaran. Nidya menekankan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan, terutama pada infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat.
Nidya mencontohkan beberapa masalah seperti perbaikan jalan berstatus pemerintah pusat, daerah yang belum teraliri listrik PLN, dan permasalahan lainnya yang merupakan kewenangan pusat. Wilayah Kaltim yang luas memerlukan pembangunan secara bertahap, tetapi terkendala oleh keterbatasan anggaran.
“Wilayah Kaltim ini luas sekali, pembangunan terus dilakukan secara bertahap karena anggaran juga terbatas, sebab itu diperlukan dukungan pemerintah pusat terlebih pada kawasan pedesaan dan perbatasan,” ujar Nidya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam membiayai program pembangunan. Nidya berharap bahwa dukungan ini dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim.
“Melalui komunikasi yang intensif, potensi terjadinya ketidakselarasan program dapat dihindari, yaitu ketidaksesuaian kebutuhan Kaltim dengan program yang dianggarkan oleh pemerintah pusat,” tambahnya.(adv)
