benuaetamnews.com – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) yang berlangsung menjelang akhir tahun, Wakil Ketua Komisi III, Syafruddin, menyampaikan evaluasi terhadap progres pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama antara Dinas PUPR-Pera dan DPRD Kaltim berjalan dengan baik.
Syafruddin mengungkapkan bahwa progres pengerjaan Dinas PUPR-Pera Kaltim saat ini masih berada pada tingkat sekitar 60 persen. Meskipun sisa waktu yang tersedia tinggal kurang dari dua bulan, progres ini dianggap belum maksimal. Dalam rapat tersebut, Komisi III menekankan perlunya memaksimalkan serapan anggaran dan mendorong percepatan penuntasan pembangunan sesuai dengan program yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
“Segera selesaikan proyek-proyek yang tertunda atau bermasalah, dan hindari proyek yang mangkrak atau tidak sesuai spesifikasi,” tegas Syafruddin. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa 12 organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk PUPR-Pera Kaltim, mendapatkan rapor merah dari Gubernur Kaltim karena serapan anggarannya belum maksimal.
Komisi III berharap agar OPD yang belum mencapai target dapat memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2023. Evaluasi ini merupakan langkah untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek terkait berjalan efisien dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.(adv)
