benuaetamnews.com – Hasanuddin Mas’ud, anggota DPRD Kalimantan Timur, menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai pengelolaan keuangan pemerintah provinsi, khususnya terkait dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tercatat mencapai lebih dari Rp 6 triliun pada akhir tahun anggaran 2023. Ia menilai angka ini mencerminkan tantangan besar dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Besarnya Silpa ini menjadi refleksi dari kurang optimalnya perencanaan penggunaan anggaran. Ini adalah masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah,” ujar Hasanuddin saat konferensi pers di kantor DPRD Kaltim. Ia menekankan bahwa Silpa yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu mengelola keuangan secara efektif.
Lebih lanjut, Hasanuddin menjelaskan bahwa visi-misi dan program rencana jangka panjang, termasuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP), belum disusun dan direncanakan dengan baik. “Besar kemungkinan, Silpa yang melimpah ini disebabkan oleh program-program yang belum berjalan maksimal. Kita perlu mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan bahwa semua program dapat dilaksanakan sesuai rencana,” tegasnya.
Dia juga menekankan pentingnya reformasi dalam pengelolaan anggaran agar tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat. “Pengelolaan anggaran harus lebih terarah, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tutupnya.(adv)
