benuaetamnews.com – Hasanuddin Mas’ud, anggota DPRD Kalimantan Timur, menyampaikan keprihatinannya mengenai pengelolaan keuangan pemerintah provinsi, terutama terkait dengan tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai lebih dari Rp 6 triliun pada akhir tahun anggaran 2023. Menurut Hasanuddin, angka ini mencerminkan adanya kendala dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang kurang berfokus pada kebutuhan masyarakat.
“Silpa yang besar ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran belum optimal. Ini adalah masalah serius yang perlu segera ditangani oleh pemerintah daerah,” ungkap Hasanuddin dalam konferensi pers di kantor DPRD Kaltim. Ia menegaskan bahwa tingginya Silpa menandakan adanya ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola keuangan secara efektif.
Hasanuddin menjelaskan bahwa pelaksanaan visi-misi dan program-program dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) belum dilakukan secara maksimal. “Silpa yang melimpah ini kemungkinan disebabkan oleh program-program yang tidak berjalan optimal. Kita perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar semua program dapat terlaksana sesuai rencana,” tegasnya.
Ia menekankan perlunya reformasi dalam pengelolaan anggaran, bukan hanya untuk mencapai angka yang seimbang, tetapi untuk menghasilkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. “Pengelolaan anggaran harus lebih terarah dengan fokus utama pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tambah Hasanuddin.(adv)
