benuaetamnews.com – Calon Gubernur Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan keprihatinannya terkait pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, terutama soal Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang mencapai lebih dari Rp6 triliun pada akhir tahun anggaran 2023. Menurutnya, besarnya Silpa tersebut menunjukkan belum optimalnya perencanaan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
“Masalah Silpa ini harus diatasi oleh pemerintah daerah. Besarnya Silpa menunjukkan bahwa kita belum bisa mengelola keuangan dengan baik,” tegas Hasanuddin usai Debat Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2024.
Hasanuddin mengungkapkan bahwa visi-misi, program jangka panjang, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) perlu disusun lebih matang. Ia juga mengindikasikan bahwa tingginya Silpa kemungkinan besar disebabkan oleh program-program yang belum terlaksana dengan optimal serta perlunya peningkatan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Pemerintah belum memaksimalkan kinerja SKPD. Semua ini harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran,” jelasnya. Hasanuddin menekankan bahwa perhatian dari masyarakat dan anggota legislatif diperlukan untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta penyusunan program yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kita ingin semua yang diprogram dan sudah dialokasikan dananya di APBD terealisasi dengan baik,” tambahnya. Hasanuddin berharap Gubernur Kaltim terpilih periode 2025-2030 dapat mengambil langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, sehingga anggaran dapat digunakan secara tepat sasaran untuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Mewujudkan harapan masyarakat tidak sulit karena ada uang lebih dari dua puluh triliun sepanjang tahun. Kuatnya fiskal Kaltim seharusnya memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi belum terwujud karena tidak semua yang sudah direncanakan dikerjakan hingga tuntas,” pungkasnya.(adv)
