benuaetamnews.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, mengungkapkan keprihatinan atas ketidakseimbangan antara jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) Negeri di Kota Balikpapan. Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan bahwa permasalahan pendidikan di daerah tersebut memerlukan perhatian serius.
“Isu pendidikan selalu menjadi prioritas, namun hingga kini belum ada solusi yang optimal,” ungkap Nurhadi saat ditemui di DPRD Kaltim pada Selasa (29/10/2024). Ia menjelaskan terdapat dua masalah utama yang dihadapi, yaitu perbedaan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kota, serta keterbatasan anggaran.
Meskipun APBD Kalimantan Timur cukup besar, perencanaan dan penyerapan anggaran di sektor pendidikan belum maksimal, yang berakibat pada sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang signifikan.
Nurhadi menyoroti kondisi di Balikpapan, di mana terdapat 28 SMP Negeri tetapi hanya 15 SMA/SMK Negeri. Hal ini menyebabkan hanya sekitar 67 persen lulusan SMP yang dapat diterima di sekolah menengah atas. “Saya akan mendorong penambahan SMA/SMK Negeri di Balikpapan untuk mengatasi kesenjangan ini,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sering kali menjadi sorotan. “PPDB di Balikpapan dipenuhi polemik, bukan hanya soal zonasi, tetapi juga karena jumlah sekolah yang tidak mencukupi,” tambahnya.
Nurhadi berkomitmen untuk terus memperjuangkan penambahan SMA/SMK Negeri agar semua masyarakat Balikpapan dapat mengakses pendidikan yang lebih baik.(adv)
