benuaetamnews.com – Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan penertiban terhadap kios pengisian bahan bakar mini atau pertamini yang beroperasi di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk mengatasi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan meningkatkan kualitas pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sutomo Jabir, memberikan dukungan terhadap langkah Pemkot Samarinda untuk menertibkan pertamini. Meskipun pertamini menjadi alternatif bagi masyarakat saat menghadapi antrian panjang di SPBU, Sutomo menilai pentingnya keteraturan di ibu kota.
“Saya mendukung langkah Pemkot Samarinda untuk menertibkan pertamini. Kami berharap Pemkot Samarinda telah merencanakan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan BBM. Kehadiran pertamini sebenarnya membantu masyarakat saat terjadi antrian panjang di SPBU,” ujar Sutomo di Samarinda.
Sutomo juga mengomentari masalah penyalahgunaan BBM bersubsidi, yang semestinya hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Ia menyatakan bahwa oknum tertentu menggunakan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi atau perusahaan, menyebabkan penyaluran yang tidak tepat sasaran.
“Pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi, bahkan sampai didistribusikan ke oknum tertentu dalam perusahaan. Padahal, data penggunaan BBM tersebut sudah ada. SKK Migas tentu memiliki data penggunaan BBM untuk semua daerah seperti Samarinda, Bontang, Balikpapan, dan lainnya. Data ini menjadi dasar untuk penyaluran BBM bersubsidi. Sayangnya, penyaluran dari SPBU sering salah sasaran,” paparnya.
Untuk menertibkan distribusi BBM, Sutomo mendukung langkah Pemkot Samarinda yang telah berkoordinasi dengan Pertamina regional untuk menerapkan kartu pengisian BBM atau Fuel Card. Kartu ini akan digunakan oleh masyarakat untuk mengisi BBM di SPBU.
“Fuel Card adalah langkah yang positif. Ini merupakan upaya penertiban yang sesungguhnya. Antrian panjang terjadi karena banyak yang tidak sesuai dengan tempatnya. Bahkan, pengecer akhirnya juga antri di SPBU. Keteraturan dalam distribusi harus menjadi pertimbangan bagi Pemkot Samarinda,” tuturnya.
Sutomo berharap agar penerapan Fuel Card segera diimplementasikan dan disosialisasikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan atau kekhawatiran.
“Perlu ada sosialisasi yang efektif agar tidak terjadi ketidakpahaman. Fuel Card ini untuk kepentingan bersama, untuk menjamin ketersediaan dan kualitas BBM di Samarinda,” katanya.(adv)
