benuaetamnews.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dapil Balikpapan, Sigit Wibowo, menyoroti kesulitan yang dihadapi Pemerintah Provinsi dalam mendapatkan tanah untuk membangun Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kota Balikpapan. Hal ini menyebabkan banyak lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak tertampung dan harus melanjutkan pendidikan ke luar daerah atau memilih sekolah swasta.
“Dari tahun ke tahun, ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah siswa di Kota Balikpapan menjadi tantangan yang terus berulang,” kata Sigit saat ditemui di DPRD Kaltim pada Selasa, 29 Oktober 2024. Ia membandingkan kondisi Balikpapan dengan Samarinda, di mana jumlah SMAN dan SMKN lebih banyak dan mampu menampung siswa lulusan SMP.
“Samarinda memiliki jumlah penduduk yang banyak, tetapi juga banyak sekolah. Sementara di Balikpapan, jumlah siswa yang lulus dari SD tidak seimbang dengan daya tampung SMP, dan hal yang sama terjadi dari SMP ke SMA,” lanjutnya.
Sigit mengungkapkan bahwa salah satu langkah yang sedang diupayakan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mempercepat pembangunan SMK 7 di Balikpapan. Meskipun anggaran untuk pembangunan sudah tersedia, proyek ini sempat terhambat karena belum adanya penyerahan lahan dari pemerintah kota. Namun, ia menyatakan bahwa proses penyerahan lahan kini telah selesai, dan berharap pembangunan bisa segera dimulai tanpa hambatan.
Selain mempercepat pembangunan SMKN, Sigit juga menekankan pentingnya penambahan sekolah tingkat SMAN di Balikpapan, mengingat jumlah siswa SMP yang semakin meningkat di kota ini. “Tetapi, membangun sekolah baru terhambat oleh sulitnya mendapatkan tanah,” ungkapnya.
Salah satu lokasi ideal untuk pembangunan sekolah baru adalah kawasan Puskib. Namun, lokasi ini memerlukan kajian lebih lanjut, terutama terkait status kepemilikan lahan dan konsep penggunaannya. Puskib merupakan aset pemerintah yang sudah dialihkan pengelolaannya ke PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KMBS), sebuah perusahaan daerah milik Pemprov Kaltim. “Kita perlu bertanya terlebih dahulu kepada PT MBS,” pungkasnya.
Kesulitan dalam mendapatkan tanah untuk pembangunan sekolah baru juga pernah disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Muhammad Kurniawan, dalam konferensi pers akhir tahun 2023. Ia mengungkapkan, “Kita kesulitan mendapatkan tanah untuk lokasi membangun sekolah baru di perkotaan. Meskipun ada anggaran, tetapi harga tanah sudah sangat mahal, jauh lebih tinggi dari taksiran appraisal.”
Melalui pernyataan tersebut, Sigit Wibowo mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam mencari solusi atas masalah ini agar pendidikan di Balikpapan dapat lebih baik dan terjangkau bagi semua siswa.(adv)
