Kemenko PMK Tekankan Pentingnya Jaminan Sosial bagi Pekerja Pelabuhan di Kalimantan Timur

Posted by : benuaeta October 12, 2024

benuetamnews.com, SAMARINDA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan perlunya jaminan sosial bagi seluruh pekerja di ekosistem pelabuhan Kalimantan Timur, terutama di Samarinda dan Balikpapan. Hal ini disampaikan oleh Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK, Niken Arianti, dalam kegiatan monitoring dan evaluasi jaminan sosial untuk tenaga kerja pelabuhan di Samarinda pada Jumat (11/10/2024).

Niken mengungkapkan bahwa Kalimantan Timur, sebagai mitra Ibu Kota Nusantara, harus membangun peta pembangunan manusia yang kuat. Ia menekankan bahwa jaminan sosial adalah kunci dalam pembangunan manusia di kawasan ini, terutama mengingat meningkatnya aktivitas ekonomi dan transaksi pelabuhan.

“Risiko kecelakaan kerja di ekosistem pelabuhan cukup tinggi, dengan beragam jenis pekerja, mulai dari tenaga kerja bongkar muat hingga PNS dan honorer,” ujarnya.

Niken juga menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan di Balikpapan dan Samarinda dalam mendaftarkan pekerja ke program jaminan sosial. Di Samarinda, hanya 50 persen pekerja yang terdaftar, sedangkan di Balikpapan, hanya 10 persen dari 200 perusahaan yang terdaftar.

“Idealnya, kepatuhan mencapai 90 persen. Kemenko PMK akan mengkoordinasikan semua instansi terkait untuk meningkatkan kepatuhan ini,” tegasnya.

Upaya yang dilakukan mencakup sosialisasi, pengumpulan data, dan pengawasan oleh pengawas ketenagakerjaan. Niken juga berharap Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan setempat dapat aktif mengkoordinasikan dan mendata perusahaan-perusahaan di pelabuhan.

Ia menambahkan bahwa perusahaan yang tidak mematuhi akan dikenakan sanksi, termasuk larangan akses bagi pekerja yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial.

Ke depan, variabel kepatuhan terhadap jaminan sosial akan dimasukkan dalam sistem di pelabuhan, dan Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk implementasinya.

Niken juga mengingatkan pentingnya perhatian dari KSOP terhadap isu jaminan sosial ini, berharap adanya progres signifikan dalam waktu dekat. Ia menutup dengan mencatat bahwa Samarinda merupakan pelabuhan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar di Indonesia, mengalahkan Tanjung Priok, berkat banyaknya komoditas, seperti batu bara, yang diangkut.

RELATED POSTS
FOLLOW US